Salah satu alasan yang mendesak untuk segera diadakan pembaharuan adalah persoalan mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum. KUHAP 1981 hanya menyediakan lembaga Praperadilan sebagai mekanisme pengawasan horizontal dari masyarakat terhadap proses penegakkan hukum. KUHAP 1981 didesain untuk sekedar menyerahkan pengawasan dan kontrol secara i…
Buku ini membahas pokok permasalahan atau intisari dari hukum acara perdata.
Buku ini membahas tentang beberapa permasalahan yang ada tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama. Buku ini ditujukan kepada masyarakat yang ingin mengetahui secara praktis tentang beracara di depan Peradilan Agama, para justiciabelen dan pasangan yang akan menikah.
Buku ini berisi uraian tentang Hukum Acara Perdata secara terpadu dalam proses hukum di tiga jenis peradilan yang berbeda, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Agama.
Buku ini menjelaskan ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi-yurisprudensi dan pendapat Mahkamah Agung RI tentang Hukum Acara Perdata.