ketika legislator Eropa mengadopsi versi modern dari rezim SMP dalam paket regulasi 2002 untuk sektor komunikasi elektronik - Mengintegrasikan prinsip-prinsip dan metodologi hukum persaingan ke dalam regulasi khusus sektor-itu menggerakkan sebuah mesin yang begitu besar dan kompleks sehingga banyak akademisi akademis akan dengan bijak memilih untuk menjauh dari itu.
Pembangunan di bidang hukum dalam negara hukum Indonesia didasarkan atas landasan sumber tertib hukum, seperti terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan ini dapat kita jumpai dalam GBHN, untuk sektor Hukum, sub 3a.
Hukum adat atau hukum tidak tertulis didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat, berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut. Hukum adat tetap berfungsi secara efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat walaupun hukum tertulis dalam perkembangannya telah mengatur bagian terbesar dalam aspek kehidupan masyarakat.
Senjata api dan bahan peledak merupakan salah satu instrumen kekerasan yang keberadaannya harus dikendalikan oleh negara karena dapat menimbulkan ancaman terhadap jiwa manusia. Peran negara mutlak diperlukan karena dalam praktiknya senjata api dan bahan peledak tidak hanya digunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan pertahanan negara, tetapi juga banyak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan…
Buku ini berisikan penjelasan sistematis dalam bentuk tanya jawab KUHAP dari berbagai aspek.
Kewenangan yang independen merupakan salah satu persyaratan dasar awal, bagi terbangunnya sebuah demokrasi yang stabil, demokrasi yang mengacu pada penegakan hukum. Dalam hal ini, berdirinya Mahkamah Konstitusi yang merupakan sebuah langkah yang tepat dalam mewakili sejarah Republik Federal Jerman, telah terbukti.
Selain perdebatan mengenai rumusan kejahatan lingkungan yang masih belum akurat dalam R KUHP juga ada persoalan mengenai politik kodifikasi dan status tindak pidana lingkungan yang mayoritas berada dalam pidana administratif. Oleh karena itu, maka tindak pidana lingkungan hidup dalam KUHP hanya yang bersifat generic crime yakni terkait pasal 389 dan 290.
Tulisan ini memberikan rekomendasi yang dapat diberikan untuk perbaikan rumusan tindak pidana penyelundupan manusia antara dengan menyelaraskan pengaturan keimigrasian dengan konsep-konsep yang diakomodir oleh RKUHP berkaitan dengan penyelundupan manusia dalam konvensi internasional. Perumusan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana penyelundupan manusia, tidak disamaratakan, dan harus menyesu…
Dalam konteks penghinaan, kalaupun penghinaan masih ingin dianggap sebagai sebuah tindak pidana, mestinya para pembentuk UU mulai berpikir untuk menghapus ancaman pidana penjara. Seruan seringkali disampaikan oleh UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression menyatakan bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah hukuman yang sah untuk penghinaan.