Tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat signifikan khususnya pasca perubahan normatif tata penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan diberlakukannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara tegas memberlakukan…
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dalam perkembangannya sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi memiliki berbagai hambatan, seperti keterbatasan sarana fisik berupa gedung, tempat latihan kerja, tenaga personalia, seperti instruktur yang ahli dalam bidangnya, tenaga medis, psikolog maupun sarana administrasi dan keuangan.
Dalam beberapa tahun terakhir, memang ada arus pemikiran dan kebutuhan baru dalam dunia pendidikan untuk memberikan perhatian yang proporsional terhadap dimensi-dimensi afektif dari tujuan pendidikan, bersama-sama dengan aspek pengetahuan dan keterampilan. Para ahli pendidikan mulai secara intensif mengembangkan teori pendidikan yang memberikan perhatian pentingnya pendidikan berbasis HAM dise…
Jaringan kejahatan transnasional memang bukan persoalan baru, operasi-operasi kejahatan lintas batas negara telah berlangsung sejak lama. Tetapi baru dalam dua dekade terakhir ini bentuk-bentuk kejahatan transnasional lebih menunjukkan peningkatan kegiatan, lebh terorganisir rapi dan bergerak secara lebih efektif serta dapat melaksanakan operasi-operasi kejahatannya tanpa mendapatkan hambatan h…
Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah yang Berspektif HAM di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah yang berspektif HAM di KAPET dan implementasinya, cara pandang masyarakat tentang keberadaan KAPET, dan kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam penerapan kebijakan yang berspektif HAM di KAPET.
Pembinaan yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak selama ini perlu ditekankan mengenai hak kesehatan bagi anak dengan kebijakan-kebijakan yang mengarah pemahaman prinsip-prinsip pokok HAM.
Statuta Roma adalah konvensi internasional mengenai pembentukan Mahkamah Pidana Internasional yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Mahkamah Pidana Internasional merupakan pengadilan pidana internasional permanen pertama sebagai pelengkap pengadilan nasional yang mempunyai yurisdiksi pada kejahatan yang paling serius, meliputi genosida, kejahatan terhadap kemaunisaan, kejahatan perang, dan ag…
Buku Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia bertujan agar dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mempelajari, memahami, dan mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi pemerintahan, hak asasi manusia dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia.