Ditapis dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan…
Buku ini berisikan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 27 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.08 IND u
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Buku ini membahas mengenai isi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 77 hlm.; 21,5 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 IND u
Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Arah Kebijakan Penyusunan Peraturan Pe…
Suatu produk hukum lahr bukan sekedar memenuhi kehendak dari penguasa untuk melegitimasikan kekuasaannya, melainkan untuk kepentingan pengelolaan kehidupan bernegara yang lebih besar, yaitu peraturan perundang-undangan dibuat untuk keperluan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- viii, 71 hlm .; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.01 YUL p
Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Investasi di Daerah
Review dan harmonisasi pengaturan hukum investasi yang berlaku, akan dapat mengurangi faktor penghambat dari sisi pengaturan hukumnya sendiri, sehingga dalam sistem peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan pemerintah di bidang investasi ini harus dihindari ketidaktertiban hukum yang timbul di dalam sistem peraturan perundang-undangan itu sendiri.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- viii, 142 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340.3 SUP a
Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Peninggalan Koloni…
Setiap bangsa yang merdeka dari penjajahan bangsa lain pasti bercita-cita mempunyai hukum nasional buatan sendiri dengan menghapus semua peraturan kolonial yang pernah berlaku. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya tahun 1945, bangsa Indonesia juga selalu berusaha untuk membentuk hukum nasional dengan menghapus peraturan kolonial.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xii, 308 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340.3 HAR a
Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Perumahan Rakyat
Rumah termasuk salah satu kebutuhan dasar hidup manusia. Sebagai kebutuhan hidup manusia, idealnya setiap keluarga harus memiliki rumah, terutama mereka yang berpenghasilan rendah dan mereka yang tinggal di daerah pada penduduk di perkotaan. Pemenuhan hak memiliki rumah bagi setiap keluarga secara normatif adalah tugas dan kewajiban negara dalam hal ini adalah pemerintah.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- viii, 133 hlm.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340.3 LEK a
Efektivitas Pembentukan Komisi Informasi di Daerah berdasarkan Undang-Undang …
Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta menjadi bagian penting bagi ketahanan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- x, 194 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343.06 TRI e
Efektivitas Undang-Undang Penanaman Modal dalam Mendorong Iklim yang Kondusif…
Dalam konteks penyelenggaraan perekonomian nasional, tujuan dari penanaman modal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, serta meweujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiv, 194 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343.07 GAY e
Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Minerba di Kawasan…
Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia di dasarkan pada ideologi penguasaan negara dan pemanfaatannya untuk kemakmuran rakyat. Mineral dan Batubara termasuk sumber daya alam yang sangat penting dalam menopang kebutuhan finansial negara dan kesejahteraan rakyat banyak. Pengelolaan tambang mineral dan batubara saat ini menghadapi banyak permasalahan. Oleh karena itu, Badan pembinaan Hukum Nasi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- viii, 113 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340.3 HAY a
Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan Pengadilan
Buku ini merupakan hasil studi 8 putusan pengadilan yang berhubungan dengan praktik peradilan yang baik untuk kasus-kasus UU ITE. khususnya yang berhubungan dengan Internet freedom, lebih spesifik dalam penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-6909-14-5
- Deskripsi Fisik
- vii, 69 hlm.; 24,5 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340 ANG m
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah