Buku ini berisikan penjelasan sistematis dalam bentuk tanya jawab KUHAP dari berbagai aspek.
Salah satu alasan yang mendesak untuk segera diadakan pembaharuan adalah persoalan mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum. KUHAP 1981 hanya menyediakan lembaga Praperadilan sebagai mekanisme pengawasan horizontal dari masyarakat terhadap proses penegakkan hukum. KUHAP 1981 didesain untuk sekedar menyerahkan pengawasan dan kontrol secara i…
Buku ini merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dilengkapi dengan 5 Undang-Undang dan Peraturan, yakni UU No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian; UU No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan; UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung; UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan…
Buku ini memuat berbagai peraturan dan keputusan perundang-undangan negara kita, yaitu Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Pada buku ini membahas proses penanganan tindak pidana yang berada di wilayah kekuasaan kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, buku ini juga memuat 20 bab menyangkut masalah KUHAP termasuk penyempurnaan, landasan, motivasi, tujuan, prinsip, ketentuan umum, serta ruang lingkup berlakunya KUHAP, fungsi dan peran polisi, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pe…
Buku ini membahas tentang KUHAP dan KUHP yang dilengkapi dengan UU RI No.27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab UU Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara dan PP RI No.58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No.27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Buku ini ditulis Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, seorang Guru Besar Hukum Pidana dan Acara Pidana, menyajikan seluk beluk hukum acara pidana di Indonesia dengan berbagai latar belakangnya yang didukung oleh berbagai sumber hukum yang diperlukan dengan data-data kepustakaan yang luas.