Menghadapi SEAN Free Trade Area (AFTA), para pengusaha dan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bersiap bertarung di pasar ASEAN pada khususnya dan pasar global umumnya. Hanya dengan cara demikianlah, maka negara kita bisa mendapatkan lebih banyak devisa dan tidak hanya dijadikan pasar oleh negara lain.
Buku ini berisikan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak
Tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat signifikan khususnya pasca perubahan normatif tata penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan diberlakukannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara tegas memberlakukan…
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dalam perkembangannya sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi memiliki berbagai hambatan, seperti keterbatasan sarana fisik berupa gedung, tempat latihan kerja, tenaga personalia, seperti instruktur yang ahli dalam bidangnya, tenaga medis, psikolog maupun sarana administrasi dan keuangan.
Dalam beberapa tahun terakhir, memang ada arus pemikiran dan kebutuhan baru dalam dunia pendidikan untuk memberikan perhatian yang proporsional terhadap dimensi-dimensi afektif dari tujuan pendidikan, bersama-sama dengan aspek pengetahuan dan keterampilan. Para ahli pendidikan mulai secara intensif mengembangkan teori pendidikan yang memberikan perhatian pentingnya pendidikan berbasis HAM dise…
Jaringan kejahatan transnasional memang bukan persoalan baru, operasi-operasi kejahatan lintas batas negara telah berlangsung sejak lama. Tetapi baru dalam dua dekade terakhir ini bentuk-bentuk kejahatan transnasional lebih menunjukkan peningkatan kegiatan, lebh terorganisir rapi dan bergerak secara lebih efektif serta dapat melaksanakan operasi-operasi kejahatannya tanpa mendapatkan hambatan h…
Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah yang Berspektif HAM di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah yang berspektif HAM di KAPET dan implementasinya, cara pandang masyarakat tentang keberadaan KAPET, dan kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam penerapan kebijakan yang berspektif HAM di KAPET.
Buku ini memiliki pembahasan untuk membedah rahasia-rahasia di balik keunggulan beberapa konsep ataupun teori manajemen yang seharusnya dapat diterapkan di dunia perbankan dan merupakan isu yang begitu penting, terkini serta marak dibicarakan di Indonesia akhir-akhir ini.
Perbincangan mengenai MEA semakin santer terdengar. Berbagai pihak mulai akademisi sampai pelaku usaha mendengungkan perlunya kita siap menghadapi MEA. Dengan terbukanya Indonesia menerima MEA, dikhawatirkan tenaga kerja kita akan semakin kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri khususnys negara Asia lainnya.