Buku ini berisikan informasi mengenai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2016.
Di dalam buku ini berisi Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan peraturan pelengkapnya, serta UU RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik beserta PP RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Buku ini dapat digunakan dalam berbagai pelatihan legal drafting pada Badan Pendidikan dan Pelatihan di Departemen Dalam Negeri, Badan Diklat Provinsi maupun Badan Diklat di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Buku ini mengetengahkan dasar-dasar dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi proses, teknik, bahasa, norma hukum, tata susunan (hierarki), jenis-jenis, fungsi, dan materi muatan yang harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan.
Buku ini menjelaskan mengenai Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1999. Adapun Undang-Undang yang dijelaskan dalam buku ini yaitu UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
Buku ini membahas tentang Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan dilengkapi beberapa tambahan berupa Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Peradilan Umum, dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Buku ini berisikan informasi mengenai prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara yang disusun secara sederhana dan cukup sistematis.Buku ini juga dapat dipakai sebagai bekal awal bagi para pejabat pemerintahan diberbagai jenjang yang tugas utamanya adalah merumuskan kebijaksanaan negara.
Buku ini berisikan informasi mengenai Undang-Undang Hukum Perdata yang berasal dari Burgerlijk Wetboek (BW) dengan tambahan berupa Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan.
Buku ini mencakup pembahasan semua Undang-Undang Hukum Perdata.
Buku ini berbicara berbagai hal yang berkaitan tentang pembuktian perdata, dari dua perspektif yang bertolak belakang, yakni teoretis dan praktis. dengan penekanan lebih kepada tema beban pembuktian hukum perdata. Adapun tema pokok yang diperbincangkan antara lain: Serba-serbi pengantar hukum pembuktian; Asas yang mendasari hukum pembuktian; Alat-alat bukti dalam proses perdata dan tujuan pembu…