Ditapis dengan
Undang-Undang Susunan & Kedudukan MPR, DPR, DPD & DPRD : Undang-Undang Republ…
Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan (Susduk) MPR, DPR, DPD, dan DPRD akhirnya dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 9 Juli 2003 menyetujui RUU Susduk disahkan menjadi Undang-undang. Ketentuan Peralihan RUU Susduk berbunyi "Ketentuan mengenai penggantian antarwaktu anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan berlaku sejak Undang-Undang ini disahkan, kecuali yang berkenaan deng…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- x, 144 hlm.; 20,5 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.04 TUN u
Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Status Hukum dan Tanggung Jawab Awak Pesa…
Suatu pesawat betapapun canggihnya tidaklah ada artinya manakala tidak ada awak pesawat. Demikian pentingnya arti awak pesawat ini sehingga perlu diketahui kedudukan, kewajiban, dan tanggung jawab awak pesawat, baik yang diatur secara nasional maupun internasional, dan bagaimana sarana pendukungnya.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xi, 76 hlm.; 21,5 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 344.010 1 MAR a
Ratifikasi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional bagi Penegakan …
Statuta Roma adalah konvensi internasional mengenai pembentukan Mahkamah Pidana Internasional yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Mahkamah Pidana Internasional merupakan pengadilan pidana internasional permanen pertama sebagai pelengkap pengadilan nasional yang mempunyai yurisdiksi pada kejahatan yang paling serius, meliputi genosida, kejahatan terhadap kemaunisaan, kejahatan perang, dan ag…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xv, 105 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 341.48 IND r
Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Akibat Priv…
Dalam era reformasi Indonesia, kondisi perekonomian dunia dan nasional tidak menguntungkan bagi bidang usaha. Biaya produksi dan operasional meningkat secara signifikan. Akhirnya banyak perusahaan swasta melakukan PHK, sedangkan perusahaan negara atau BUMN harus direkstrukturisasi, bahkan diprivatisasi.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vi, 108 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 344.010 1 UWI p
Hukum Tata Negara Indonesia
Sejak terjadinya reformasi di tahun 1998, tonggak sejarah baru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia seolah dimulai dari awal. Dari tahun 1999 sampai dengan 2002, UUD 1945 telah mengalami perubahan mendasar sebanyak empat kali. Dalam rangka perubahan pertama sampai perubahan keempat UUD 1945, Indonesia telah mengadopsikan prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, mulai dari pemisaha…
- Edisi
- Cet.9
- ISBN/ISSN
- 978-979-769-012-1
- Deskripsi Fisik
- xiv, 338 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.598 HUD h
Buku Lengkap KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-…
Buku ini memuat berbagai peraturan dan keputusan perundang-undangan negara kita, yaitu Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Edisi
- Cet.2
- ISBN/ISSN
- 978-602-978-756-6
- Deskripsi Fisik
- 389 hlm.; 19 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.598 IND b
Mengawal Pembahasan R KUHP : dari evaluasi, ke rekomendasi
Pada 5 Juni 2015, Presiden akhirnya menerbitkan Surat Presiden untuk memulai pembahasan Rancanan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RKUHP ini diyakini akan mengganti KUHP yang saat ini berlaku dan dianggap sebagai peninggalan rezim kolonial. Setidaknya ada tiga dogma dasar yang dianut pemerintah mengenai perlunya penggantian KUHP dengan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-6909-07-7
- Deskripsi Fisik
- vi, 74 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.598 EDD m
Perkembangan Peradilan Taat Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Neg…
Buku ini mengkaitkan gabungan aspek Peradilan Tata Usaha dengan dimensi perlindungan hukum bagi masyarakat yang perlu dicatat berkaitan dengan implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 adlaah bahwa, efektivitas fungsi Peradilan Tata Usaha Negara tidak lepas hubungannya dengan aspek, sistem, kultur, dan substansinya dari Undang-Undang yang bersangkutan.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-979-19258-1-5
- Deskripsi Fisik
- vi, 642 hlm.; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.06 IND p
Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia Baru : 70 tahun Prof. Dr. H.A.R. Tilaar…
Dalam sepanjang zaman, pendidikan telah menarik perhatian banyak orang karena pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, di mana kita semua percaya bahwa pembangunan yang berkelanjutan hanya mungkin apabila masyarakat sekitarnya memiliki pendidikan yang memadai, dan yang mampu memelihara dan melestarikan lingkungan di mana mereka berada.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 979-695-734-5
- Deskripsi Fisik
- xxxiv, 507 hlm.; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 372.9 SYA p
Pokok - pokok Hukum Administrasi Negara
Buku ini menjelaskan bahasan-bahasan pokok mengenai hukum administrasi negara. Buku ini juga dapat dipandang sebagai usaha sederhana dan merupakan langkah awal untuk menyusun buku hukum administrasi negara yang lengkap dengan Undang-Undang dan Peraturan Administrasi Negara yang berlaku.
- Edisi
- Cet.5
- ISBN/ISSN
- 979-414-535-1
- Deskripsi Fisik
- vii, 145 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 MUS p
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah