Ditapis dengan
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Zona Tambahan
Indonesia mempunyai posisi perairan yang sangat strategis, yakni berada pada persilangan antara dua benua dan dua samudera yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu jalur perdagangan dunia yang sangat penting. Sampai saat ini, Indonesia belum mengatur kewenangannya di zona tambahan meskipun klaim sah terhadap zona tambahan telah dilakukan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- x, 161 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 341.4 DIR n
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional
Perkembangan globalisasi yang semakin pesat di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan IPTEK telah membuat hukum mengalami perubahan mengikuti perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang dinamis. Globalisasi dalam bidang sosial budaya dapat dilihat dari aktivitas hukum Warga Negara Indonesia (WNI) yang bersentuhan dengan Warga Negara Asing (WNA), seperti pernikahan, perceraian, adopsi anak, dan la…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- viii, 96 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.05 SUP n
Menyeimbangkan Hak : Tantangan perlindungan privasi dan menjamin akses keterb…
Indonesia cukup tertinggal dalam diskursus perlindungan hak atas privasi terutama jika melihat kerangka legislasi dari perlindungan hak atas privasi, baik dari segi waktu maupun variasi perlindungannya. Upaya pemerintah untuk membuka informasi dan data yang dimiliki oleh pemerintah memang patut diapresiasi dengan baik, karena dengan keterbukaan angka korupsi di sektor publik juga bisa ditekan.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-6909-01-5
- Deskripsi Fisik
- vi, 35 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343.02 ANG m
Melihat Rencana Kodifikasi dalam RKUHP : Tantangan upaya pembaharuan hukum pi…
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mungkin satu-satunya Undang-Undang yang memiliki perdebatan panjang dalam proses pembentukannya. Salah satu isu penting dalam pembaharusn KUHP Nasional adalah mengenai kodifikasi. Semangat rekodifikasi ini setidaknya didasarkan pada tiga prinsip, yaitu: dekolonisasi, harmonisasi, dan demokratisasi hukum pidana.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-6909-06-0
- Deskripsi Fisik
- v, 58 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345 EDD m
Meninjau Kebijakan Kriminalisasi dalam R KUHP 2015
Diskursus tentang kriminalisasi di Indonesia hampir tidak pernah menyentuh isu legitimasi dan justru mulai kehilangan arah untuk menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Hal tersebut karena panduan untuk mengkriminalisasi tindak pidana baru masih terkesan minimalis.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vi, 56 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.05 EDD m
Pemidanaan Anak dalam Rancangan KUHP
Anak adalah salah satu kelompok rentan apabila berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Karena itu, dibutuhkan mekanisme khususn untuk melindungi kepentingan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Inti dari semua perlindungan yang diberikan oleh hukum semestinya diarahkan pada kepentingan terbaik bagi anak.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-6909-05-3
- Deskripsi Fisik
- vi, 73 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.08 NAP p
Perihal Undang-Undang
Buku ini menguraikan secara lengkap dan kritis delapan isu mengenai Undang-Undang, yaitu tentang norma hukum dan keputusan hukum, tentang Undang-Undang, bentuk Undang-Undang, materi Undang-Undang, bahasa Undang-Undang, prosedur pembentukan Undang-Undang, administrasi pembentukan Undang-Undang, dan kewenangan legislasi limpahan.
- Edisi
- Ed.1
- ISBN/ISSN
- 978-979-769-307-7
- Deskripsi Fisik
- xii, 248 hlm.; 24 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 ASS p
Pengkajian Hukum Pencegahan Korupsi dan Hubungannya dengan Transparansi Angga…
Sejak masa akhir orde baru sampai saat ini, pemberantasan korupsi masih tetap hangat dibahas dalam berbagai diskusi. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, telah menimbulkan kerugian multidimensi di Indonesia. Korupsi terjadi di dalam lapisan masyarakat dan pejabat pemerintah, mulai dari lapisan yang paling rendah sampai yang paling tinggi.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vi, 134 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.01 HAM p
Pengkajian Hukum tentang Penyalahgunaan Teknologi Siber dalam Gerakan Teroris
Pemanfaatan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan manusia, mampu membawa manusia kepada tingkat kualitas kehidupan yang lebih baik. Namun di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa di dalamnya terdapat potensi permasalahan-permasalahan hukum yang harus diantisipasi. Penyalahgunaan teknologi saat ini sering dimanfaatkan dalam gerakan terorisme.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- v, 74 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.02 HAR p
KUHP & KUHAP
Terbitan KUHP bersama KUHAP dimaksudkan agar para penegak hukum dengan mudah dan praktis membawa dan memakainya.
- Edisi
- Cet.17
- ISBN/ISSN
- 978-979-518-141-5
- Deskripsi Fisik
- xii, 435 hlm.; 20,5 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.598 HAM k
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah