Ditapis dengan
Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Peninggalan Koloni…
Setiap bangsa yang merdeka dari penjajahan bangsa lain pasti bercita-cita mempunyai hukum nasional buatan sendiri dengan menghapus semua peraturan kolonial yang pernah berlaku. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya tahun 1945, bangsa Indonesia juga selalu berusaha untuk membentuk hukum nasional dengan menghapus peraturan kolonial.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xii, 308 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340.3 HAR a
Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Perumahan Rakyat
Rumah termasuk salah satu kebutuhan dasar hidup manusia. Sebagai kebutuhan hidup manusia, idealnya setiap keluarga harus memiliki rumah, terutama mereka yang berpenghasilan rendah dan mereka yang tinggal di daerah pada penduduk di perkotaan. Pemenuhan hak memiliki rumah bagi setiap keluarga secara normatif adalah tugas dan kewajiban negara dalam hal ini adalah pemerintah.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- viii, 133 hlm.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340.3 LEK a
Efektivitas Pembentukan Komisi Informasi di Daerah berdasarkan Undang-Undang …
Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta menjadi bagian penting bagi ketahanan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- x, 194 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343.06 TRI e
Penegakan Hukum di Perairan Indonesia
Penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia merupakan tantangan tersendiri dibandingkan dengan penegakan hukum di darat. Tantangan ini merupakan konsekuensi dari kondisi geografi negara Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan keberadaan Indonesia yang berada di posisi silang dunia yaitu di antara dua benua dan dua samudera serta didukung d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiv, 147 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343.01 SOS p
Efektivitas Undang-Undang Penanaman Modal dalam Mendorong Iklim yang Kondusif…
Dalam konteks penyelenggaraan perekonomian nasional, tujuan dari penanaman modal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, serta meweujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiv, 194 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343.07 GAY e
Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Minerba di Kawasan…
Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia di dasarkan pada ideologi penguasaan negara dan pemanfaatannya untuk kemakmuran rakyat. Mineral dan Batubara termasuk sumber daya alam yang sangat penting dalam menopang kebutuhan finansial negara dan kesejahteraan rakyat banyak. Pengelolaan tambang mineral dan batubara saat ini menghadapi banyak permasalahan. Oleh karena itu, Badan pembinaan Hukum Nasi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- viii, 113 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340.3 HAY a
Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya
Salah satu masalah mendasar yang sering menjadi perdebatan hangat di kalangan komunitas adalah mengnai upaya paksa yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum, terutama Penyidik dan Penuntut Umum. Upaya paksa yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum seharusnya tunduk dibawah pengawasan Pengadilan.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-18223-7-1
- Deskripsi Fisik
- xiv, 397 hlm.; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.01 EDD p
Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Tanah merupakan hal yang strategis bagi manusia, selain mempunyai nilai ekonomis juga mempunyai nilai spiritual dan magis. Sehingga dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum masalahnya tidak sederhana tapi sangat kompleks menyangkut aspek hukum dan aspek non hukum, karenanya diperlukan penelitian yang komprehensif terhadap pelaksanaannya baik dari segi pengaturan maupun terhadap …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- viii, 107 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343.02 ERN p
Teori-Teori HUkum Klasik & Kontemporer
Hukum adalah suatu produk hubungan-hubungan dan perimbangan-perimbangan kemasyarakatan maka di dalam proses penciptaan dan perkembangannya, hukum ditentukan oleh sejumlah aspek hubungan dan perimbangan tersebut. Perimbangan-perimbangan yang terjadi di dalam masyarakat yang mempengaruhi hukum, yakni adanya faktor-faktor politik, ekonomis, religi-ideologis, dan kultur budaya.
- Edisi
- Cet.1
- ISBN/ISSN
- 978-979-450-723-0
- Deskripsi Fisik
- x, 152 hlm.; 25 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340.1 ARF t
Pokok-Pokok Sosiologi Hukum
Sosiologi hukum meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya. Sebagai suatu cabang sosiologi yang relatif baru, ilmu sosiologi hukum dikembangkan untuk menjelaskan hubungan timbal balik pola-pola perilaku dan hukum yang belum dapat dijelaskan oleh cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial lainnya.
- Edisi
- Ed.1, Cet.23
- ISBN/ISSN
- 979-421-131-1
- Deskripsi Fisik
- xii, 270 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340.115 SOE p
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah