Ditapis dengan
Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Rancangan KUHP
Tindak pidana perdagangan orang dalam RKUHP di atur di dalam Bab XXI RKUHPidana yang terdiri dari 15 pasal. Mengadopsi rumusan dari UU PTPPO ke dalam R KUHP tersebut, sebenarnya psitif, dengan catatan para perumus R KUHP cukup teliti melakukan transfer rumusan yang berkaitan dengan tindak pidana. Oleh karena itu, rumusan R KUHP saat ini minimal harus melihat rumusan yang ada dalam UU PTPPO.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-6909-22-0
- Deskripsi Fisik
- vi, 22 hlm.; 27cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.598 EDD t
Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Adat
Berbagai permasalahan tengah dihadapi oleh masyarakat hukum adat belum mampu diselesaikan dengan baik dalam mekanisme hukum negara. Padahal di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah terdapat suatu jaminan dari negara untuk mengakui dan menghormati keberadaan dan hak tradisional masyarakat hukum adat.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- ix, 84 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340.5 WIR p
Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Menjamin Kemakmuran Rakyat
Indonesia terkenal memiliki sumber daya alam yang kaya dan melimpah ruah. Terdiri dari sumber daya alam yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Berbentuk modal alam seperti sungai, danau, kawasan lindung, dan lain-lain. Tentu sumber daya alam tersebut harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- viii, 303 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343.09 NUR p
Perlindungan Masyarakat dalam Sengketa Lingkungan Hidup
Negara mempunyai kewajiban untuk mengatur Sumber Daya Alam agar dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencapai kebahagiaan hidup yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vii, 106 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343.09 WIJ p
Pembaharuan Hukum Agraria dalam Memperoleh Hak serta Akses untuk Mendapatkan …
Konsep pembaharuan agraria sebagai upaya korektif untuk menata ulang struktur organisasi agraria yang tumpang tindih, yang memang memungkinkan eksploitasi manusia atas manusia, menciptakan tatanan baru dengan struktur yang bersendi kepada keadilan agraria.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- viii, 101 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340.3 ROE p
Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Arah Kebijakan Penyusunan Peraturan Pe…
Suatu produk hukum lahr bukan sekedar memenuhi kehendak dari penguasa untuk melegitimasikan kekuasaannya, melainkan untuk kepentingan pengelolaan kehidupan bernegara yang lebih besar, yaitu peraturan perundang-undangan dibuat untuk keperluan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- viii, 71 hlm .; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.01 YUL p
Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2014
Visi pembangunan nasional kurun waktu 2005 - 2025 adalah terwujudnya "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur" dan misi pembangunan hukum adalah untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum. Pembangunan hukum merupakan tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- x, 170 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340.3 SUB p
Penerapan Mekanisme Small Claim Court dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif…
Dewasa ini terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga membawa perubahan yang signifikan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya suatu masyarakat, sehingga hukum sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri dituntut untuk dapat melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, sistem hukum pidana nasional Indonesia harus terus dikembangk…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xii, 142 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.01 HUD p
Sistem Rekrutmen dan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi dalam Kons…
Figur hakim merupakan elemen utama dalam mewujudkan peradilan yang bebas dan merdeka yang diharapkan oleh pencari keadilan. Oleh karena itu, seorang hakim haruslah sosok yang berintegritas tinggi dan memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni, sehingga proses seleksi hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam menghasilkan hakim-hakim yang memiliki kriteria ideal sebagaimana diharapkan dalam…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- viii, 195 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.014 ISR s
Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Investasi di Daerah
Review dan harmonisasi pengaturan hukum investasi yang berlaku, akan dapat mengurangi faktor penghambat dari sisi pengaturan hukumnya sendiri, sehingga dalam sistem peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan pemerintah di bidang investasi ini harus dihindari ketidaktertiban hukum yang timbul di dalam sistem peraturan perundang-undangan itu sendiri.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- viii, 142 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340.3 SUP a
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah